cobacoba

Pekalongan- pemberlakuan perda no 19 tahun 2012 tentang tujuh Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dianggap belum maksimal. kendati meski perda yang telah disosialisasikan selama 1 tahun, masih belum bisa mengurangi angka perokok pemula yang terbilang memprihatinkan. Sahrul, siswa kelas VI di salah satu SD negeri di pekalongan utara kedapatan masih asik menikmati rokok bersama sahabatnya. Dinyatakan oleh Kepala dinas Kesehatan, dr Dwi Heri Wibawa MKes dalam workshop pengawasan internal perda no 19 tahun 2012 tentang KTR di Ruang Sidang DPRD, selasa (30/9) lalu. Perokok pemula usia 10-14 tahun mencapai 10,2 persen. Dan jumlah tertinggi perokok pemula di pekalongan adalah usia 15-19 tahun yaitu 35 persen. “berdasarkan hasil yang telah disusun, jumlah usia pertama kali merokok tertinggi adalah usia 15-19 tahun yaitu 35 persen. Lebih tinggi dari jawa tengah yaitu 33,1 persen” ungkapnya. Hingga tak jarang masih banyak ditemukan seusia tersebut yang merokok bahkan masih dalam keadaan berseragam sekolah...

kajen- perjudian di kabupaten pekalongan merata di kalangan masyarakat mengengah ke bawah. hal itu diungkapkan oleh wakapolres kompol umi maryati dalam expose kasus perjudian, jum'at (26/9). dalam kasus ini berhasil terungkap 13 kasus perjudian, 11 diantaranya judi togel dan 2 judi remi dan dadu. 19 penjudi diringkus berikut barang bukti. diantara 19 penjudi tersebut antara lain mantep sugihartono, 35, warga gandarum, kec kajen. Nanto alias Damak, 42, warga wonopringgo. dengan barang bukti yang diamankan berupa masing-masing uang tunai Rp 220, 2 lembar rekapan, dan bolpoin. suradi, 50, bersama rekannya Nasirin, 46, tertangkap di wiradesa pada jum'at (12/9) dengan barang bukti yang tersita uang tunai Rp 129 ribu. Denin , 49, dan Wayar, 59, tettangkap di desa sukosari karanganyar, dan berhasil menyita barang bukti Rp 45 ribu. Sutarno, 37, tertangkap bersama Toip, 37, pada selasa (23/9). dengan barang bukti yang brrhasil diamankan berupa uang sejumlah Rp 215 ribu, 25 bandel kupon...

Kajen- Rancangan undamg-undang RUU Pilkada sudah mencapai putusan pada jum'at (26/9) dini hari. dalam putusan tersebut bahwa pilkada dipilih oleh Dewam Perwakilan Rakyat (DPR). adanya putusan tersebut sedikit menyentil telinga Bupati Pekalongan, Amat Antono. Antono mengungkapkan bahwa suara rakyat perlu dilibatkan dalam menentukan pimpinan di tataran daerah. namin selaku pemerintah daerah pohknya akan mrnjalankan sesuai keptusan. "terkait RUU ini sudah menjadi wewenang DPR, namun secara pribadi, dulu sebelum diputuskan saya berharap bahwa hak rakyat harus diberikan. yaitu dengan menjalankan pilkada secara langsung.". tutur Antono saat dijumpai setelah acara sidang paripurna tentang pengambilan sumpah dan pelantikan Anggota DPRD kabupaten Pekalongan, Jum'at (26/9). menutnya pilkada langsung mampu menjembatani hak rakyat dalam menggunakan haknya. karena pilkada ini berkenaan dengan otonomi di tingkat II, setidaknya rakyat diberikan hak penuh dalam menentukan pimpinannya...

Pekalongan- Meski sidang Paripurna DPR terkait RUU Pilkada pada Jumat (26/9) dinihari memutuskan Pemilihan Umum Kepala Daerah dipilih oleh DPRD. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota pekalongan tetap jalankan persiapan pilkada sebagaimana pilkada langsung. Hal itu disampaikan oleh Basir, ketua KPU kota pekalongan saat dijumpai de ruang kerjanya, Jum’at (26/9). “meski kita sudah ketahui bersama hasil sidang tadi malam, kita tetap persiapkan segala sesuatunya seakan-akan kita akan persiapkan pilkada tahun ini secara langsung. Karena sampai saat ini kita masih menunggu keputusan MK. Bisa juga keputusan MK berbeda dengan keputusan tadi malam.”, kata basyir. Basir menambahkan adanya keputusan RUU PILKADA oleh dprd selama ini belum mempengaruhi kinerja KPU. Dan ketika disahkan pihaknya menyatakan bahwa hal tersebut akan mempengaruhi perubahan mekanisme dan jadwal. terlebih di pekalongan yang sudah mempersiapkan jadwal pelaksanaan pilkada pada Rabo, 6 mei 2014. “kita sudah membuat jadwal pelaksana...

Biaya pernikahan gratis telah diberlakukan pasca lebaran. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) no.48 tahun 2014 tentang biaya pernikahan. Dalam pp ini ditetapkan biaya pernikahan gratis bagi masyarakat yang melaksanakan pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) dan untuk pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA dikenakan biaya sebesar 600 ribu rupiah. “semua telah diatur dalam PP no.48 tahun 2014. Bahwa disitu diatur adanya dua kelompok tarif nikah. Yaitu nol rupiah bagi pengantin yang melaksanakan pencatatan pernikahan di KUA dan 600 rupiah bagi pengatin yang yang melaksanakan pencatatan pernikahan di luar kanto dan di luar jam kerja penghulu” jelas Kasi limmas islam Kementrian Agama, masrukhin.             Namun demikian masrukhin juga menambahkan pelaksanaan pernikahan di KUA masih kurang diminati masyarakat. Karena tradisi yang sudah berkemabang di masyarakatan  “sampai saat ini masih banyak yang mela...

Kajen- Untuk memberikan ketentraman batin masyarakat dan rasa aman dalam mengkonsumsi daging hasil peternakan. tahun ini Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pekalongan mengadakan sidak langsung di beberapa pengepul sapi yang tersebar di kabupaten pekalongan sejak awal september lalu. hasil sidak di temukan 35 ekor sapi tak layak jual, beberapa diantaranya kedapatan sapi dalam keadaan tidak sehat dan tak sesuai standar kesehatan untuk konsumsi karena di duga sapi terjangkit penyakit. Kabid Peternakan, Widhi widoyono dengan dibantu 4 dokter hewan dan 2 paramedis. Dalam sidak yang dilakukan, hingga kamis (25/9) pihaknya menemukan 35 ekor sapi masuk dalam daftar pengawasan dan terpaksa harus ditunda penjualannya. “dari hasil pemantauan tercatat sejumlah pengepul yang kedapatan sapinya kurang sehat hingga terpaksa penjualannya harus ditunda.” Tutur widhi. Di Wilayah Kabupaten Pekalongan terdapat kurang lebih 42 sentra atau pengepul sapi yang tercatat di Dinas Peternakan Perika...

Pekalongan - Menganggap pemerintah terlalu memaksakan kehendak atas Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Ratusan aktivis  menggelar aksi solidaritas Rakyat Peduli Agraria di depan monumen Joeang jalan merdeka, Rabo (24/9). Putri Nurbaiti, selaku humas dari aksi solidaritas ini menerangkan aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas aktivis pekalongan dalam mengawal keberlangsungan MP3EI yang selama ini dianggap merugikan sektor pertanian. “aksi ini merupakan bentuk kepedulian kami kepada para petani-petani indonesia. Karena kita ketahui adanya dampak MP3EI ini jelas tidak memihak kepada mereka. Adanya pelepasan tanah tanpa imbal, tersentuh proyek rel kereta, jalan tol dan sebagainya”. Papar putri. Putri juga menambahi aksi yang digawangi oleh SMI, PMII, BEM Fakultas dan Bem universitas UNIKAL, dan Paguyuban Pasar Tiban ini dilakukan sebagai bentuk aspirasi yang harapannya mampu mewakili suara petani indonesia di hari Petani Nasional, rab...